Catatan Seorang Mahasiswa

Sumber gambar Kebijakan Web Pemerintah Pemerintah tentu saja mengatur regulasi seputar pengaksesan website seperti diterapkanya UU ITE yang mengatur bagaimana kita menggunakan internet, mengakses website dan lainya. Contohnya internet sehat yang memblokir apabila kita tidak sesuai dengan UU ITE di Indonesia. Kebijakan Pemilik Web Kebijakan atau peraturan dari pemilik web bagi kita sebagai pengguna yang akan mengaksesnya, bagaimana kita mengakses, memasukan identitas, menggunakan web tersebut. Kita sebagai pengguna tentu saja harus mengetahui kebijakan yang digunakan oleh web tersebut agar data pada web kita dapat digunakan dengan bijak oleh pemilik web tersebut. Sumber gambar Dibawah ini adalah contoh dari kebijakan dasar dari Google : - Akses ke Informasi Yang Muncul Lebih Dulu - Algoritme Melalui Tindakan Manual - Daftar Pengecualian - Memerangi Spam dan Perangkat Lunak Perusak - Transparansi Untuk Web Master - Mencegah Pencurian Ide...

Sumber gambar Sebelum nya apa sih privacy atau privasi itu? Privasi merupakan suatu hal yang sangat penting baik bagi individu maupun lembaga atau instansi untuk berhadapan dan berinteraksi dengan individu atau lembagai lain. Salah dalam penyampaian informasi yang memiliki kemungkinan bernilai confidential, classified dan rahasia tidak dapat dipungkiri akan menyebagkan kerugian baik material maupun non material. Apalagi jika sifat informasi tersebut merupakan rahasia berisi peta kekuatan dan kelemahan dari kompetitor, terlebih lagi jika rahasia tersebut berkaitan dengan organisasi swasta maupun pemerintah. Kalau berkaitan dengan informasi pribadi yang diak ingin dibagi dan diketahui oleh umum, namun sudah terlanjur tersebar dan diketahui oleh khalayak luas, kejadian ini akan menjadi sangat krusial dan mungkin dapat membahayakan posisi dan kreadibilitas yang bersangkutan. Sumber gambar Seperti berita yang masih hangat beberapa hari ini seputar panama papers di...

# Aspek Hukum Sumber gambar Aspek hukum seputar web pasti tidak jauh dari UU ITE yang berlaku di negara Indonesia ini. Hukum yang berlaku pun baru berlaku sejak tanggal 21 April 2008. UU ITE sendiri kepanjangan dari “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. UU ITE berisi hanya 54 pasal dimana terdapat dua isu besar seputar hal ini yaitu informasi elektronik dan transaksi elektronik. Secara definitif, informasi elektronik menurut UU-ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti tertentu atau dapat dipahami oleh orang tertentu yang berkompeten. Apabila informasi elektronik ini kemudian dijadikan suatu dokumen, maka ia disebut dokumen elektronik. Informasi dalam dokumen tersebut adalah sesuatu yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Dibawah adalah beberapa kegunaan dan implementasi dari aspek hukum UU ITE itu sendiri. Asas Perlindungan UU-ITE adalah sebuah produk hukum na...